8 Tahun Setelah MK Batalkan HP3, Bagaimana Kondisi Pesisir Indonesia?

Rabu, 13 Januari 2010, Koalisi Tolak HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) yang terdiri dari 9 lembaga dan 25 individu perwakilan nelayan, menggugat 14 pasal dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Mereka menilai, pasal HP3 yang diakomodir UU tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Setahun kemudian, 16 Juni 2011, MK mengabulkan gugatan Koalisi Tolak HP3.Read more


Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat Pesisir di Tengah Geliat Pembangunan

Interaksi masyarakat adat pesisir dengan sumberdaya kelautan dalam kurun waktu yang relatif lama, berhasil menciptakan praktik kearifan lokal yang dipertahankan secara turun-temurun. Namun kebijakan dan program pembangunan, yang dinilai bias darat, perlahan-lahan meminggirkan mereka dari ruang hidup dan ruang kelolanya. Sehingga, penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat adat pesisir perlu segera dilakukan.Read more


Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove

Masyarakat Desa Deaga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), berupaya melindungi ekosistem mangrove. Awal Mei 2015, mereka mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pembuatan perdes selama lima bulan ini, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.Read more


Gula Mangrove dari Desa Deaga

Belajar sambil praktik. Inilah yang dilakukan warga Desa Deaga, Sulawesi Utara. Hampir sebulan mereka ikut pelatihan membuat gula merah dari nypa, salah satu jenis mangrove.Read more


Otang, Nelayan yang Melukis Laut

Jika ada nelayan yang melukiskan sesuatu yang dilihatnya, maka orang itu adalah Ristam Djikoan, biasa disapa Otang. Jika cuaca sedang tidak baik, kecintaan pada laut sering dicurahkan dalam selembar kanvas.

Read more


Menyoal Revisi UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 disahkan oleh DPR RI pada 26 Juni 2007. Salah satu yang diatur dalam UU ini adalah HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). HP3 menjadi alat bagi pemodal pribumi dan asing yang selama ini mengincar perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikuasai. Oleh karena itu dikecam dan ditolak nelayan..Read more