Artikel Terbaru

8 Tahun Setelah MK Batalkan HP3, Bagaimana Kondisi Pesisir Indonesia?

Rabu, 13 Januari 2010, Koalisi Tolak HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) yang terdiri dari 9 lembaga dan 25 individu perwakilan nelayan, menggugat 14 pasal dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Mereka menilai, pasal HP3 yang diakomodir UU tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Setahun kemudian, 16 Juni 2011, MK mengabulkan gugatan Koalisi Tolak HP3.Read more

0 Comments10 Minutes

Read More

Memperkuat Eksistensi Masyarakat Adat Pesisir di Tengah Geliat Pembangunan

Interaksi masyarakat adat pesisir dengan sumberdaya kelautan dalam kurun waktu yang relatif lama, berhasil menciptakan praktik kearifan lokal yang dipertahankan secara turun-temurun. Namun kebijakan dan program pembangunan, yang dinilai bias darat, perlahan-lahan meminggirkan mereka dari ruang hidup dan ruang kelolanya. Sehingga, penguatan dan revitalisasi kelembagaan masyarakat adat pesisir perlu segera dilakukan.Read more

0 Comments8 Minutes

Read More

Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove

Masyarakat Desa Deaga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), berupaya melindungi ekosistem mangrove. Awal Mei 2015, mereka mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pembuatan perdes selama lima bulan ini, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.Read more

0 Comments7 Minutes

Read More

Agenda

Jurnal Terbaru

Hak Nelayan Tradisional di Kawasan Taman Nasional Bunaken

Tulisan di bawah ini merupakan Tajuk Utama dalam Buletin Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulawesi Utara edisi Desember 2013. Kami, setelah meninjau kondisi lapangan dan melakukan wawancara, mencoba menyodorkan analisis yang cukup sederhana agar nelayan tradisional bisa mengenal hak-hak mereka di kawasan konservasi Taman Nasional Bunaken (TNB). Setidaknya, analisis dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa ada cerita yang belum tuntas mengenai kondisi di wilayah perairan Bunaken, khususnya terkait eksistensi nelayan tradisional.Read more

0 Comments15 Minutes

Read More

Riset Terbaru

Quo Vadis Pembatalan HP-3

Awal desember silam, nyaris bersamaan dengan semarak Santa Clauss, Presiden menerbitkan peraturan bernomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sejumlah pasal nampak memberi penekanan mengenai “reklamasi yang baik”, setidaknya itulah harapan di balik kebijakan tersebut. Keputusan itu, seakan memberi karpet merah kepada pengusaha-pengusaha bermodal besar, lewat kaidah normatif yang tak sulit dipenuhi. Walau dalam perkembangannya beresiko menyingkirkan kepentingan publik, terutama masyarakat pesisir.Read more

0 Comments8 Minutes

Read More

Media Sosial